Senin, 04 Maret 2013

Kendala reformasi Obama

Sekalipun kemenangan Presiden Obama (2008) meyakinkan dengan 53 persen pemilih, dikuasainya Kongres AS untuk kali pertama sejak 1992, jajak pendapat ketika itu menunjukkan angka 69 persen, agenda reformasi Presiden Obama segera menghadapi masalah. Pertama, ada polarisasi politik partisan AS. Kedua, sekalipun Partai Republik merupakan kelompok minoritas di Senat, basis representasi Senat, aturan tata tertib, dan geografi politik yang ada menguatkan tangan Partai Republik.

Namun, yang lebih penting lagi adalah bahwa kebijakan negara di bawah permukaan itu telah membawa akibat yang besar sepanjang waktu: aktor politik telah dibesarkan. Meningkatnya peran mereka ikut membentuk bentangan politik sekalipun hal ini tidak terdeteksi atau dipahami kebanyakan warga AS yang berpenghasilan rendah ataupun sedang. Mettler melihat hal di atas sebagai kendala politik terbesar terhadap perubahan yang ingin diwujudkan Presiden Obama.

Menurut Paul Starr dan Gosta Esping-Andersen dalam Mettler 2010, kebijakan sosial di AS sering berbentuk intervensi pasif: kepentingan yang mapan—yang bisa dipastikan akan menentang reformasi menyeluruh perumahan dan perawatan kesehatan—telah diupayakan agar terakomodasi melalui sebuah desain kebijakan; aneka subsidi dan insentif berbiaya tinggi kepada kelompok tertentu.

Christopher Howard mengatakan, hal ini cukup mengindikasikan adanya negara kesejahteraan terselubung yang mencakup upaya pembelanjaan pajak yang menyaingi besaran, lingkup, dan fungsi program sosial yang tradisional dan nyata. Karena itulah, negara di bawah permukaan itu berhasil membangkitkan kepentingan warga yang memperoleh untung darinya dan tak terdeteksi oleh umumnya warga AS.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar